Politik Pasca Identitas

Oleh: Nuzulul Khair*

Berbicara masalah kebebasan dan kedaulatan dalam arti yang sederhana, kita tidak akan pernah melupakan sejarah rakyat Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak politiknya. Sebelum zaman pra-kemerdekaan fisik bangsa dikuasai oleh pihak kolonial, harapan akan merengkuh kembali jati diri bangsa selalu diamini lewat perjuangan rakyat sendiri. Hal tersebut sudah lama kita ketahui geliatnya dan memberi imbas positif hingga sekarang. Berbekal bambu runcing dan semangat yang berkobar, pada puncaknya kita telah merdeka dari penjajahan pihak asing. Rakyat Indonesia pun bisa menjamin aspirasi politiknya secara leluasa.

Setiap pelaksanaan pemilu rakyat cuma sekadar mencoblos dan kebanyakan tidak paham apa maksud di balik penconblosannya. Sebab mereka tidak tahu harus berbuat apa di tengah berbagai atribut politik yang selama ini menawarkan segala macam menu. Para calon pemimpin dengan berbagai cara mewartakan janji-janji politik. Rakyat Dicekoki dengan sajian yang meriah namun dibuat bingung saat akan mencicipi rasanya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah faktor satu keterpurukan bangsa ini. Depolitisasi manusia.

Realitas ini yang kemudian menggugah penulis untuk mengetengahkan wacana politik pasca-identitas. Politik yang selama ini dijadikan salah satu instrumen untuk mengurusi negara dengan berbagai macam segmentasinya, semestinya diubah menjadi semacam seni menata masyarakat yang lebih proporsional. Jadi, antara cara dan tujuan berimbang atau tidak pincang. Kalau boleh dibilang kesejahteraan masyarakat tidak ditawarkan dalam bentuk angan-angan semata (iklan politik). Sebab hal itu akan nampak ‘jumud’ apabila tidak dibarengi realisasi kongkrit dan perubahan ke arah yang lebih positif.

Sedangkan dinamika partai politik sekarang sedang getol-getolnya memoles pencintraan demi mendapatkan kekuasaan. Secara logis para kandidat yang ingin maju ke gelanggang politik tidak hanya menggunakan nalar kosmetik, yang berusaha mempercantik sesuatu yang sebenarnya tidak menarik dan tidak pas. Andaikata ini terlanjur diejewentahkan maka akan membidani lahirnya absolutisme kekuasaan dan meninggalkan nilai-nilai demokratis. Berbagai fakta ini akan melahirkan individualisme yang menuntut adanya perbedaan yang nantinya menjurus pada politik identitas.

Sebuah pencintraan diri yang selalu digembar-gemborkan oleh partai politik terutama oleh calon-calonnya, tidak semuanya dapat dibenarkan dan masih perlu dikritisi. Sebab pencitraan sejatinya dimunculkan bukan oleh pihak internal yang menjadi penilai, akan tetapi oleh pihak eksternal secara obyektif. Pencintraan internal lebih diidealkan untuk perbaikan diri individu bukan untuk perbaikan orang yang lain, atau kita lebih tepat mengistilahkannya sebagai konsep internalisasi nilai. Citra lebih pada apa yang menjadi penilaian orang lain terhadap partai tertentu ataupun calon tertentu, agar masyarakat benar-benar tahu kelebihan dan kekurangan dan apa yang sekiranya patut diteladani. 

Apabila pencitraan menjadi komoditas untuk mempopulerkan diri dengan pengakuan secara spesifik tentang suatu hal yang di luar batas dan kapasitasnya, hal ini akan menimbulkan bias politik dan bias kemanusiaan. Seperti diakui, politik tidak lepas dari yang namanya kepentingan. Sedangkan kepentingan bermula dari ego dan ego muncul oleh proyek pengukuhan identitas. Identitas bergerak dari ranah kategori legal politik yang ikut menentukan institusi publik. Politik pengakuan ini akan mengarah pada pemaksaan keseragaman pemilihan dan pemutlakan klaim-klaim.

Selain itu, logika ekonomi tidak bisa diterapkan dalam logika perpolitikan karena bisa melahirkan disfungsi dalam tataran aplikasi. Modal bisa menjadi semacam pengukuh pencitraan dalam mempopulerkan kepentingan pihak tertentu dalam arus kepemilikan dan nilai tawar. Persoalannya sekarang, kampanye perpolitikan yang banyak memberikan nilai tawar berbasis modal tersebut membuat masyarakat semakin marginal secara politis baik teoretis maupun aplikatif.

Nalar Teks ke Konteks

 Ruang demokratis adalah ruang yang terbuka lebar dan berhak diganggu. Persoalan identitas bukanlah hal yang sakral dan tidak leksikal. Fenomena perwajahan dalam arti yang mengidentifikasi diri masih multi interpretasi. Salah satu bentuk pembelajaran berpolitik bisa dipahami siapa saja dan tentang apa saja asalkan masyarakat digereng pada identitas yang tidak klise. Terlebih lagi identitas yang berbasis teks walaupun sebatas wacana singkat seperti yang ditulis di baliho kota akan melahirkan suatu konsepsi.

Konsepsi dalam jejak referensial Foucault mengatakan—bahwa pekerjaan terhadap teks bukanlah pekerjaan mengonsumsi semata tetapi a work of art yang mencerap aspek-aspek keutamaan, esensial, bobot yang terkandung dalam teks itu sendiri, di mana seluruh tindakan selanjutnya adalah mencari inti bacaan, menggeledah, mendiskusikannya dan lain-lain. Teks layaknya suatu parasit yang terhubung terhadap sejarah hidup manusia, tidak hanya sejarah politiknya, tetapi dimensi historis dari sejarah itu sendiri.

Penjelasan serba ringkas seharusnya tidak hanya berhenti pada ranah teks, melainkan harus diarahkan ke arah konteks. Apabila hanya sebatas teks, dinamika perpolitikan kita akan terus ngoyo dengan janji-janji yang tidak mencerdaskan. Perlu adanya konseptualisasi dan tidak menjadikan teks sebagai terminal pengambilan keputusan tetapi perlu singgah ke wilayah rasionalisasi dan ketertebakan.

Dewasa ini iklan politik banyak digarap lewat kristalisasi teks yang serasa menyugesti. Sebagai realisasi dari paradigma yang memberikan semacam ramalan-ramalan baru yang belum bisa diuji dan dibuktikan secara eksperimental. Padahal kita tahu masyarakat belum sepenuhnya punya kesadaran untuk menafsirkan logika itu, di samping belum maksimalnya penyuluhan yang benar. Pendidikan politik yang diusung masih berkutat pada tataran normatif seputar pencoblosan dan tata cara formal lainnya. Apa sebab? Persoalan politik telah diproyekkan menjadi otonomi masing-masing dan ada legitimasi kuasa. Kita belum belajar pada spekulasi ilmiah yang meletakkan legitimasi pencitraan setelah benar-benar ada bukti empiris.

Melampaui Identitas

 Menghadapi kecenderungan pengagungan identitas di atas, sikap bijaksana yang perlu dikembangkan adalah mendialogkan secara sinergis dan transparan bahwa sesungguhnya politik bukanlah persoalan popularitas. Popularitas tidak bisa dibentuk secara instan lewat iklan dan media visual, melainkan lewat proses kematangan personal yang bisa jadi melelahkan dan penuh perjuangan. Seperti yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa ini yang namanya sampai saat ini  begitu manis dikenang.

Demikian pula, perlu dihapus cara berpikir yang parsial terhadap suatu bentuk kekuasaan. Memang disadari, kekuasaan adalah satu dari sekian hal untuk melegitimasi identitas tertentu. Namun politik dan identitas adalah dua entitas yang berbeda, politik adalah serangkaian ilmu tata mengatur masyarakat dan negara sedangkan identitas sebatas konstruksi terhadap ego. Di luar itu semua, nilai kemanusiaan adalah hal yang paling urgen untuk diperjuangkan dalam bidang politik, bukan kekuasaan maupun identitas yang serba eksklusif.

Secara etika politik, stamina identitas yang kian menyeruak ke permukaan berseberangan dengan konsep tata keseimbangan demokrasi. Politik tidak menjadi dinamis dengan dipicu oleh semangat individualime fakta yang menghegemoni realitas. Identitas politik itu sendiri bisa seperti topeng (mask) di wajah yang menutupi kepribadian (personality). Dalam tradisi kampanye yang populer kita sering menemukan “topeng” dalam berbagai bentuk, yaitu sikap yang mencoba menyembunyikan jati diri yang sebenarnya agar orang lain tidak mengetahui “watak aslinya”.

Di sisi lain, kenyataan yang disuguhkan ke masyarakat adalah topengnya. Dalam praktiknya pencarian pengakuan identitas tersebut mewujud dalam bentuk tuntutan kelompok dalam bentuk peran politis untuk ikut dalam menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pada saat yang sama, kenyataan yang dibentuk oleh polarisasi berbagai media termasuk teks yang saya sebutkan di atas, mendorong cita-cita semu di tengah fakta kongkrit kemiskinan, pengangguran, mahalnya biaya pendidikan, dan pelbagai ketimpangan sosial.

Pendekatan humanis yang bisa diusung adalah mengetengahkan sisi kemanusiaan di atas segala-segalanya lewat pendidikan sedini mungkin. Agar identitas yang selama ini penting untuk diakui dan dihayati tidak menjadi tujuan akan tetapi sebatas sarana saja dalam memakmurkan bangsa. Identitas sebagai salah satu pernak-pernik budaya selayaknya tidak dijadikan aktor utama yang membius. Dengan demikian, politik akan menemukan peran yang sesungguhnya, yaitu memperjuangkan hak dan martabat bangsa.

*) Alumnus Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.